Kamis, 01 Desember 2011
Rabu, 30 November 2011
MAKALAH PENGANTAR ILMU HUKUM "UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Kata Pengantar
Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penyusun. Sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dalam menulis makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di Universitas Kanjuruhan Malang
Makalah ini disusun dengan harapan agar dapat berguna bagi para pembaca sebagai sumber referensi pembelajaran. Namun sebagaimana pepatah mengatakan,tak ada gading yang tak retak,saran dan kritik yang membangun tetap kami butuhkan guna memperdalam pengetahuan kami untuk menjadi yang lebih baik daripada sekarang.
Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.
Malang, Desember 2011
Penyusun
Daftar Isi
Kata Pengantar………………………………………………………………………….1
Daftar Isi…………………………………………………………………………………2
BAB I Pendahuluan…………………………………………………………...…….…..3
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………...3
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..4
1.3 Tujuan……………………………………………………………...………….4
BAB II Pembahasan………………………………………………………………..……5
2.1 Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum………...……………. 5
2.2 Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum……………..……………..7
2.3 Kebijakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan Hukum……....8
BAB III Penutup………………………………………………………………….……..12
3.1 Kesimpulan………………………………………………………….………..12
3.2 Saran……………………………………………………………….…………13
Daftar Pustaka……………………………………………………………….………….14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui,semua Negara pasti mempunyai peraturan-peraturan dan hukum,dan begitu juga dengan Negara Indonesia.
Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai peraturan-peraturan hukum, yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang ada di Negara indonesia.dan Negara pun membentuk badan penegak hukum guna mempermudah dalam mewujudkan Negara yang adil dan makmur. Tetapi tidak dapat dipungkiri di Negara kita masih banyak kesalahan dalam menegakan hukum di Negara kita. Dan masih banyak juga ketidak adilan dalam melaksanakan hukum yang berlaku.tetapi itu bukanlah salah dalam perumusan hukum,melainkan salah satu keteledoran badan-badan pelaksa hukum di Indonesia.
Akibat dari keteledoran tersebut banyak sekali pelangaran-pelangaran hukum,dan pelangar-pelangar hukum yang seharusnya di adili dan dikenakan sangsi yang seharusnya,malah dibiarkan begitu saja.dan hal ini sangat berdampak buruk bagi masa depan Negara ini.
Oleh karena itu kita akan membahas apa bagaimana penegakan hukum yang adil.dan bagaimana upaya-upaya penegakan hukum di Negara kita ini. untuk memulihkan atau membentuk Negara yang memiliki hukum yang tegas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat serius yang harus dipecahkan,guna menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.dan dalam menegakkan hukum di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
v Apakah Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum
v Bagaimana keadaan keadaan penegakkan hukum di Indonesia saat ini?
v Bagaimana cara menegakkan hukum di Negara kita?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk membahas mengenai factor penyebab ketidakadilan hukum dan cara mengatasai masalah yang terjadi pada Negara ini.bagaima terjadinya ketidakadilan hukum yang berkembang dalam masyarakat,sekaligus bagaimana cara kita menyikapinya.
Makalah ini disusun juga dengan tujuan agar dapat dijadikan sumber referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Disamping itu pula,untuk memenuhi tugas makalah individual mata kuliah pengantar ilmu hukum.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum
Sebelum berangkat ke pertanyaan itu, satu hal yang harus dikemukakan adalah pentingnya ada upaya dari pemerintah, di samping dari lembaga yudikatif sendiri, untuk melakukan hal ini. Setidaknya ada tiga alasan perlunya ada kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum.
Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan
rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri,
pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri
negara dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya: melindungi bangsa dan
rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri,
pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri
negara dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya: melindungi bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balances; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.
Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung
untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.
untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.
Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.
Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum
lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks
keamanan masyarakat dan ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru
menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung
berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga
saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang sigifikan dalam penegakan
hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih
dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu,
Pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta
administrasi peradilan.
lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks
keamanan masyarakat dan ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru
menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung
berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga
saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang sigifikan dalam penegakan
hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih
dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu,
Pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta
administrasi peradilan.
Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang
adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar
bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas
masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau
terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan. Sebab melalui
kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan
dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya
dilindungi.
adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar
bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas
masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau
terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan. Sebab melalui
kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan
dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya
dilindungi.
Tidak berhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakkan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui penegakan hukum ini Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturanaturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya.
2.2 Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum?
Lantas, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi
sulit dijawab karena pemerintah sendiri hingga saat ini belum menunjukkan
komitmennya yang jelas mengenai penegakkan hukum. Hingga belakangan ini,
hukum seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses
demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di
bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil, pembaruan hukum
sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik
daripada pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.
sulit dijawab karena pemerintah sendiri hingga saat ini belum menunjukkan
komitmennya yang jelas mengenai penegakkan hukum. Hingga belakangan ini,
hukum seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses
demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di
bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil, pembaruan hukum
sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik
daripada pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.
Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR,
yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai
lembaga internasional dan nasional
yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai
lembaga internasional dan nasional
sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah. Memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan ditubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih profesional. Begitu pula halnya dengan studi-studi dalam rangka perbaikan kejaksaan, seperti Governance Audit untuk Kejaksaan RI yang dilakukan oleh Asian Development Bank dan Price Waterhouse Coopers Indonesia (Kejaksaan Agung RI, 2001). Saat inipun, dengan didorong dan diasistensi oleh beberapa institusi, ada gerakan untuk pembaruan hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum negara, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun perlu dicermati juga bahwa kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum. Secara sederhana, asumsi di atas bisa dilihat dari tidak adanya kemauan politik untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan dibiarkannya beberapa koruptor kelas kakap berkeliaran di masyarakat. Bahkan, jajaran pemerintahan yang terkena indikasi korupsi pun masih dibiarkan memegang jabatannya. Padahal, langkah pertama untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum justru dengan secara konsisten menerima putusan, bahkaan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu, terlepas dari final atau tidaknya putusan tersebut. Pasalnya, mereka adalah pejabat publik yang memiliki pertanggungjawaban politik, sehingga soal teknis legal-formal menjadi tidak lagi relevan.
Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas
bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah
yang mandeg. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi
Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasehat kepada presiden dalam bidang
hukum. Namun dalam pemerintahan yang sekarang, Komisi Hukum Nasional dapat
bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah
yang mandeg. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi
Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasehat kepada presiden dalam bidang
hukum. Namun dalam pemerintahan yang sekarang, Komisi Hukum Nasional dapat
2.3 Kebijakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan Hukum
Menukik ke pembicaraan yang lebih konkrit, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum.
Di tingkat substansi hukum - peraturan perundang-undangan- pemerintah perlu
mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan
hukum dengan visi di atas. Misalnya saja, pembentukan peraturan yang mewajibkan
prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga,
pemerintah, sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang, perlu berinisiatf membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum: Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Di tingkat aparat, perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan disiplin yang tinggi. Bukan hanya aparat penegak hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah. Sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan
perundang-undangan secara konsisten, tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam konteks “kultur” hukum, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ke dua arah, yaitu kepada dirinya sendiri, dalam hal ini aparat birokrasi, dan kepada rakyat pengguna jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat yang menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggi kepada hukum. Namun di samping itu, perlu juga dilakukan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara, agar muncul kesadaran politik dan hukum.
mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan
hukum dengan visi di atas. Misalnya saja, pembentukan peraturan yang mewajibkan
prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga,
pemerintah, sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang, perlu berinisiatf membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum: Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Di tingkat aparat, perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan disiplin yang tinggi. Bukan hanya aparat penegak hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah. Sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan
perundang-undangan secara konsisten, tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam konteks “kultur” hukum, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ke dua arah, yaitu kepada dirinya sendiri, dalam hal ini aparat birokrasi, dan kepada rakyat pengguna jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat yang menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggi kepada hukum. Namun di samping itu, perlu juga dilakukan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara, agar muncul kesadaran politik dan hukum.
Anggaran Penegakan Hukum
Masih dalam konteks kebijakan pemerintah, penegakan hukum inipun harus
didukung pendanaan yang mencukupi oleh pemerintah serta, yang lebih penting
lagi, perencanaan pendanaan yang memadai. Dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir, dana untuk sektor hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa permasalahan dalam
hal anggaran ini, seperti diungkapkan dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem
Pengelolaan Keuangan Pengadilan yang disusun oleh Mahkamah Agung bekerja
sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
didukung pendanaan yang mencukupi oleh pemerintah serta, yang lebih penting
lagi, perencanaan pendanaan yang memadai. Dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir, dana untuk sektor hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa permasalahan dalam
hal anggaran ini, seperti diungkapkan dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem
Pengelolaan Keuangan Pengadilan yang disusun oleh Mahkamah Agung bekerja
sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
Dalam hal perencanaan dan pengajuan APBN, kelemahan internal pengadilan yang
berhasil diidentifikasi antara lain: (i) ketiadaan parameter yang obyektif dan argumentasi yang memadai; (ii) proses penyusunan yang tidak partisipatif; (iii)
ketidakprofesionalan pengadilan; dan lain-lain (MA, 2003: 53-55). Kebanyakan “perencanaan” dana pemerintah untuk satu tahun anggaran tidak dilakukan
berdasarkan pengamatan yang menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang riil,
melainkan menggunakan sistem “line item budgeting” menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendeketan “incremental” (penyusunan anggaran hanya
dilakukan dengan cara menaikkan jumlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau
anggaran yang sedang berjalan). Akibatnya, dalam pelaksanaan anggaran, muncul
“kebiasaan” untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun anggaran, tanpa
memperhatikan hasil dan kualitas dari anggaran yang digunakan (MA, 2003: 53-55) .
berhasil diidentifikasi antara lain: (i) ketiadaan parameter yang obyektif dan argumentasi yang memadai; (ii) proses penyusunan yang tidak partisipatif; (iii)
ketidakprofesionalan pengadilan; dan lain-lain (MA, 2003: 53-55). Kebanyakan “perencanaan” dana pemerintah untuk satu tahun anggaran tidak dilakukan
berdasarkan pengamatan yang menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang riil,
melainkan menggunakan sistem “line item budgeting” menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendeketan “incremental” (penyusunan anggaran hanya
dilakukan dengan cara menaikkan jumlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau
anggaran yang sedang berjalan). Akibatnya, dalam pelaksanaan anggaran, muncul
“kebiasaan” untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun anggaran, tanpa
memperhatikan hasil dan kualitas dari anggaran yang digunakan (MA, 2003: 53-55) .
Kertas Kerja tersebut merumuskan serangkaian rekomendasi yang sangat teknis guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kertas Kerja itu memang lebih banyak
ditujukan untuk mempersiapkan wewenang administrasi dan keuangan yang akan
dipindahkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Meski begitu, setidaknya
beberapa rekomendasi yang sifatnya umum dan sesuai dengan arah kebijakan
penegakan hukum, seharusnya dapat diterapkan pula oleh pemerintah.
ditujukan untuk mempersiapkan wewenang administrasi dan keuangan yang akan
dipindahkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Meski begitu, setidaknya
beberapa rekomendasi yang sifatnya umum dan sesuai dengan arah kebijakan
penegakan hukum, seharusnya dapat diterapkan pula oleh pemerintah.
Kebijakan yang Mendesak
Dalam jangka pendek, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum misalnya terkait dengan wewenang administrasi pengadilan yang masih ada di tangan pemerintah hingga September 2004. Di sini, pemerintah bisa memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan hakim-hakim yang diduga melakukan praktek korupsi dan kolusi. Selain itu, perlu ada dorongan
dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pembenahan institusi pengadilan. Seperti perubahan lima undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), yaitu UU Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Mahkamah Agung,
UU Peradilan Umum, dan UU Kejaksaan. Kelima undang-undang ini tengah dibahas
di DPR oleh Badan Legislasi (lihat www.parlemen.net). Sejauh perannya bisa
dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pembenahan institusi pengadilan. Seperti perubahan lima undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), yaitu UU Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Mahkamah Agung,
UU Peradilan Umum, dan UU Kejaksaan. Kelima undang-undang ini tengah dibahas
di DPR oleh Badan Legislasi (lihat www.parlemen.net). Sejauh perannya bisa
dimainkan dalam proses pembahasan kelima undang-undang ini, pemerintah perlu mendorong perbaikan institusi yang mengedepankan pengadilan yang bersih dan independen. Begitu pula halnya dengan rencana penyusunan UU tentang Komisi Yudisial yang sudah disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada pemerintah namun belum mendapatkan jawaban.
Dalam hal korupsi, yang tentunya berkaitan erat dengan konsistensi penegakan hukum, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dilaksanakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Demikian juga dengan rencana pembentukan Pengadilan Khusus Korupsi yang direncanakan terbentuk pada bulan Juni 2004 (lihat Bappenas, Cetak Biru Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah. Pada saat ini Kejaksaan tengah menyusun cetak biru pembaruan kejaksaan dengan asistensi Komisi Hukum Nasional. Di sini perlu ada dorongan politik yang kuat agar cetak biru tersebut tersusun dengan baik dan, lebih penting lagi, dapat terlaksana dengan baik.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum
v pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan
rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara.
rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara.
v tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung
untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.
untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.
v sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum
lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan
lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan
Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum
v ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan di
tubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih professional
tubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih professional
v kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri
Kebijakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan Hukum
v Satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah.
v kebijakan-kebijakan pemerintah ini harus terus didorong agar mempunyai visi yang lebih jelas dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang nyata ada di masyarakat
3.2 Saran
Kami menyadari makalah ini masih mempunyai kekurangan dan demi penyempurnaan makalah ini.maka kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat positif/membangun dari pembaca.dan semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart, 1971.
Jayasuriya, Kanishka. “The Rule of Law and Governance in the East Asian State,”
Asian Law Vol. 1, 107.
Asian Law Vol. 1, 107.
Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2003.
Mahkamah Agung RI, 2003.
Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengeloaan Keuangan Pengadilan. Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2003.
Mahkamah Agung RI, 2003.
Bagaimana Undang-Undang Dibuat. Seri Panduan Legislasi PSHK. Jakarta:
PSHK, 2003.
PSHK, 2003.
Susanti, Bivitri dkk. “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa
Sidang DPR 2003-2004,” Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi
“Menggugat Prioritas Legislasi DPR,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September 2003.
Sidang DPR 2003-2004,” Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi
“Menggugat Prioritas Legislasi DPR,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September 2003.
“Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-
2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and
Neo-Liberalism,” LLM diss. University of Warwick, UK, 2002.
2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and
Neo-Liberalism,” LLM diss. University of Warwick, UK, 2002.
The Asia Foundation. Survey Report on Citizen’s Perceptions of the Indonesian
Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations. Jakarta: The Asia
Foundation, 2001.
Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations. Jakarta: The Asia
Foundation, 2001.
www.pemantauperadilan.com
